” Untuk organisasi perlu membuat standart operational treatment yang ketat. Selain menyiapkan teknologi dan pengamanan data, juga perlu memperkuat sumberdaya manusia yang ada dalam organisasi agar bisa menerapkan budaya information privacy,” paparnya. Sementara di Indonesia sendiri, lanjut Dirjen Semuel, biasanya pelaku akan meminta calon korban untuk pembayaran pajaknya dikirim terlebih dahulu. ” Sniffing ini paling banyak terjadi bahayanya kalau kita menggunakan/mengakses wi-fi umum yang ada di publik, apalagi digunakannya untuk bertansaksi.

Menanggapi hal ini, sejumlah financial institution pun siap mendukung otoritas dalam memberantas judi online. Jakarta, CNBC Indonesia – Guna menjaga integritas sistem keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berwenang memerintahkan bank untuk melakukan pemblokiran rekening tertentu. Ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).